FREEPORT INDONESIA
PT Freeport
Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang,
memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga,
emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat
yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
SEJARAH
Awal mula PT
Freeport Indonesia berdiri, sesungguhnya terdapat kisah perjalanan yang unik
untuk diketahui. Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda
Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga
Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya
yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang ada di Tanah
Papua.
Catatan
pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang
dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun
1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman
melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari
1623 tentang suatu pegunungan yang “teramat tingginya” yang pada
bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan
kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.
Walaupun
ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang
disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal
perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali
dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915.
Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan
sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.
Beberapa
ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A.
Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak
Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz
belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat
di pantai selatan.
Pada
pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah
pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka
untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah
pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun
1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih,
lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah
seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang
mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan
kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport
Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di
bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk
mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya
serta melakukan penilaian.
Pada awal
periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera
melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun
dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan,
pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang
Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).
Pimpinan
tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang
untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman
Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan
Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan
dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar
Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi
pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk
meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama
Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa
Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya
adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.
Sebelum 1967
wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi,
banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah
sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat.
Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah
penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk
di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.
Pada tahun
1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga
membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di
daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto
menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama
Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk
Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia.
Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris
Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari
Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan
Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota
delegasi dalam perjanjian Renville.
KASUS FREEPORT TAHUN 2011
PT Freeport Inonesia,
Bukan Sekedar Masalah Renegosiasi Tapi Menegakkan Kedaulatan RI
Sudah 44
tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport)
bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus
diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Pada Kontrak Karya (KK) pertama
pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967
memang posisi tawar pemerintah RI masih kecil, yaitu hanya sekedar pemilik
lahan. Dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja dan modal tentu
posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil. Namun setelah 44 tahun tentu
posisi tawar pemerintah Indonesia tidaklah masih rendah.
Mengacu pada
UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanatkan
pemerintah Indonesia untuk melakukuan renegosiasi kontrak seluruh perusahaan
tambang asing yang ada di negeri ini. UU ini menggantikan UU Nomor 11 tahun
1967 yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan pasca penandatanganan
KK. Berdasarkan data Kementrian ESDM, sebanyak 65 persen perusahaan tambang
sudah berprinsip setuju membahas ulang kontrak yang sudah direalisasikan. Akan
tetapi sebanyak 35 persen dari total perusahaan tersebut masih dalam tahap
renegosiasi, salah satunya adalah pengelola tambang emas terbesar di dunia
yaitu Freeport.
Menurut
Direktur dan CEO Freeport Indonesia, Armando Mahler, menyatakan bahwa kontrak
pertambangan yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Indoneisa sudah cukup
adil bagi semua pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Freeport enggan
untuk patuh kepada UU yang berlaku, yaitu UU no. 4 tahun 2009 tentang Minerba.
Dari sini terlihat bahwa kasus Freeport ini tidak hanya merugikan negara
triliunan rupiah akan tetapi juga menginjak-injak kedaulatan Republik ini
dengan tidak mau patuh terhadap UU yang berlaku. Menurut seorang pengamat
Hankam, Bapak Soeripto, Konflik yang mendasasari kasus Freeport ini adalah
Kontrak Karya (KK) yang telah melecehkan Indonesia.
Salah seorang
pengamat Hankam yang sudah senior, Bapak Soeripto, menyatakan bahwa PT Freeport
telah memberikan sejumlah dana kepada aparat keamanan TNI/POLRI dalam rangka
menjaga keamanan Freeport di atas tanah Papua. Hal ini jelas menentang UU
karena menurut UU pembiayaan aparat keamanan untuk perlidungan objek vital
nasional harus bersumber dari APBN bukan dari perusahaan asing. Akibatnya
banyak putra daerah Papua yang merasa asing di rumah mereka sendiri. Dari sini
terkesan bahwa aparat keamanan justru lebih membela kepentingan asing daripada
kepentingan bangsanya sendiri. Padahal mereka harusnya menindak Freeport
yang notabene telah merusak lingkungan dengan membuat lubang tambang di
Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan
kedalaman mencapai 800 m2 . Dampak lingkungan yang Freeport berikan
sangat signifikan, yaitu rusaknya bentang alam pegunngan Grasberg dan Ersbeg.
Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km2 di
daerah aliran sungai Ajkwa.
PT Freeport
McMoran Indonensia pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan Freeport
Indonesia yang kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menurut pengakuan Bapak
Tri Puspita selaku Sekretaris Hubungan Industri Serikat Pekerja Freeport
Indonesia, Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah sakit
ataupun mess pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standart yang dimiliki pekerja
Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di
seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya
separuhnya. Menariknya lagi, menurut laporan dari Investor Daily tanggal
10 Agustus 2009, dikatakan bahwa pendapatan utama PT Freeport McMoran adalah
dari operasi tambabangnya yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Sampai saat
ini karyawan Freeport tengah menjalankan aksi mogok kerja dengan menuntut
kenaikan gaji US$ 4 per jam. Sampai sekarang pihak management Freeport tidak
menyetujui tuntutan pekerja Indonesia tersebut. Bukan keadilan yang didapatkan
pekerja Freeport dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi
tudingan sebagai kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya
menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.
Menurut
seorang pakar ekonomi dari Universitas Padjajaran sekaligus aktivis LSM Econit,
Ibu Hendri, setidaknya ada tiga alasan mengapa solusi Freeport ini bukan
sekedar negosiasi. Pertama, Yaitu meluruskan aturan perundang-undangan yang
menyimpangkan amanah konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Kedua, Renegoisasi atau
perubahan Kontrak Karya (KK) yang tidak memakai dasar konstitusi tidak akan
memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, rakyat
Papua secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum membutuhkan dana yang
besar untuk mengerjar ketertinggalan dalam membangun manusia maupun fasilitas
yang diperlukan untuk mendukung pelayanan sosial dan kemajuan ekonomi.
Indonesia
sebagai bangsa yang besar, harusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial
seperti pajak, deviden ataupun pembagian royalti dari sektor pertambangan akan
tetapi juga harus fokus pada keuntungan ekonomi, ungkap Ibu Hendri. Pemerintah
harus mempunyai visi besar dalam mengelola SDA yang dimiliki. Dalam hal ini,
pemerintah harus mempunyai koridor kebijakan yang jelas mengenai bagaimana
pemanfaatan segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kemajuan ekonomi bangsa
Indonesia. Sebagai contohnya, pemerintah China tidak serta merta segera
mengekspor kandungan batu bara yang dimiliki secara besar-besaram ke pasar
dunia akan tetapi China menahan produk batu baranya dalam negeri untuk
kepentingan dalam negeri sendiri tersebut untuk mendorong kemajuan ekonomi
negeri tersebut, dalam hal ini sumber energi.
Pak Soeripto
yang juga selaku mantan anggota Badan Intelejen Negara (BIN) mengemukakan
analisis yang menarik, menurut beliau, pasca Perang Dingin, selayaknya bangsa
Indonesia sadar bahwa trend perang dalam masa sekarang adalah perang untuk
memperebutkan sumber daya alam atau resource war. Sekarang
negara-negara besar sedang berperang untuk merebutkan sumber daya alam. Dan ini
sudah terjadi di berbagai negara seperti Iraq, Afganistan, Kongo, Libya, dll.
Urusan perebutan masalah sumber daya alam ini sejatinya tidak memperdulikan
berapa korban jiwa yang jatuh. Begitu juga masalah Freeport, kita tahu sendiri
akhir-akhir ini masih sering terjadi aksi penembakan di Papua yang menelan korban
baik kalangan aparat keamanan ataupun putra daerah Papua sendiri.
TANGGAPAN
Melihat sejarah dan kasus PT. Freeport terhadap
warga Papua, tanggapan dari saya untuk Pemerintah Indonesia yaitu pada periode
pemerintahan Soeharto hanya mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai
langkah demi meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan apa yang
menjadi cara terbaik untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut. Meskipun
pada awalnya terjadinya KK-I PT. Freeport banyak membantu pemerintah Indonesia
dalam membangun pembangunan di daerah sekitar Kota Timika juga mempromosikan
kebijakan Modal Asing ke Australia, namun tahun demi tahun semua itu berubah,
kedaulatan negara ini justru malah terus diinjak-injak oleh perusahaan asing
tersebut. Sehingga warga Papua kini merasa dirugikan dengan adanya PT.Freeport
yang notabene ada karena kesepakatan pemerintah Indonesia untuk mengadakan
kontrak kerja dengan perusahaan asing tersebut.
Dan bila dilihat dari kubu PT.Freeport, saya
beranggapan bahwa kegigihan untuk mendapatkan izin untuk mengadakan kontrak
kerjasama sangatlah besar. Saat kontrak kerjasama itupun disepakati,
PT.Freeport memang mengeluarkan misi dan juga janji yang positif terhadap warga
Papua. Akan tetapi, hingga pada tahun 2011, janji maupun misi yang dijanjikan
oleh PT.Freeport itupun nihil. Mereka justru merajai dan merugikan bagi
lingkungan daerah sekitar Papua mapun warga Papua itu sendiri. Sehingga bisa
dibilang, menurut saya PT.Freeport mengadakan kontrak kerjasama terhadap pemerintah
Indonesia yang pada awalnya menunjukkan janji dan misi yang positif, itu hanya
karena PT.Freeport “ada maunya” terhadap pemerintah Indonesia khususnya warga
Papua.
SARAN
Saran dari saya untuk pemerintah Indonesia mengenai
kasus tersebut adalah seharusnya pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan
dalam meningkatkan pembangunan ekonomi harus dpertimbangkan secara matang.
Pemerintah Indonesia juga seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial
saja melainkan harus tetap memperdulikan kesejahteraan warganya. Selain itu,
menurut saya warga Indonesia pun juga seharusnya ikut membantu dalam
pembangunan ekonomi negera kita. Sudah selayaknya kita memandang kasus Freeport
ini selain dengan pemahaman yang mendalam juga dengan kacamata perspektif yang
berbeda. Sehingga kita dapat melihat masalah ini secara komprehensif. Harus
kita ingat bahwa masalah ini bukan sekedar penandatangan kontrak kerja
baru, hitam di atas putih. Melainkan masalah yang lebih krusial lagi, yaitu
penegakkan kedaulatan Republik Indonesia.
Dan saran
saya untuk PT Freeport adalah seharusnya PT Freeport tidak terlalu ambisius
untuk merajai bisnis mereka di tanah Papua. Sesuai dengan kontrak kerjasama
antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing tersebut yang seharusnya menghasilkan
simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan, bukan cuma salah satu pihak
saja yang merasa diuntungkan yaitu PT.Freeport sedangkan pihak yang lain
dirurugikan yaitu warga Papua.
REFERENSI
http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar