Jumat, 18 April 2014

WAWASAN NUSANTARA



WAWASAN NUSANTARA

A.    LATAR BELAKANG FILOSOFIS DARI WAWASAN NUSANTARA
1.       Pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila
Berdasarkan falsafah pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut.
a.       Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati, member kesempatan dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan dengan cara apapun kepada orang lain.
b.      Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warganya untuk menrapkan hak asasi manusia (HAM).
c.       Sila Persatuan Indonesia
Dengan sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yangt lebih luas daripada kepentingan golongan, suku maupun perorangan. Tetapi kepentingan yang lebih besar tersebut tidak mematikan atau meniadakan kepentingan, suku bangsa, maupun perorangan.
d.      Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan
Dalam sila ini, bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama disahakan dalam diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
e.      Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya dan untuk meningkatkan kemakmuran tanpa merugikan apalagi menghancurkan orang lain.
Dari uraian diatas tampak bahwa wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan pancaran dari  Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
2.       Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
                Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih mengikuti Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu.
 Mengenai hal-hal tersebut, dimaklumkanlah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Maka sejak itu berubahlah luas wilayah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dimana + 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan. Karena itu tidaklah mustahil bila negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan (negara maritim). Sedangkan yang + 35% lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau yang antara lain berupa 5 (lima) buah pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya (Papua) dan + 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi (ada) namanya. Luas daratan dari seluruh pulau-pulau tersebut adalah +2.028.087 km2, denganpanjang pantai + 81.000 km.
Sekarang pengertian kata Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun pulau kecil  yang berada pada batas-batas Stronomis berikut:
Utara                                                     : 06 08 LU
Selatan                                                 : 11 15 LS
Barat                                                     : 94 95 BT
Timur                                                    : 141 05 BT
Dan Jarak Utara – Selatan             : 1.888 km
Barat – Timur                                     : 5.110 km
Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ketiga tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on the Law of the Sea atau KOnvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982 akan berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia. Pada satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional, yaitu bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional yang sekaligus bertambahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi. Namun pada sisi lain, potensi kerawanan juga bertambah besar.
Dengan demikian, secara kontekstual, geografi Indonesia mengandung keunggulan dan kelemahan/kerawanan. Karena itu, kondisi dan konstelasi geografi ini harus dicermati secara utuh menyeluruh dalam perumusan kebijaksanaan politik yang disebut Geopolitik Indonesia.
3.       Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
Budaya atau kebudayaan dalam arti etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Sosial budaya, sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya.
Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dimana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. Disamping perbedaan yang berkaitan dengan ruang hidup, masyarakat Indonesia juga memiliki perbedaan dalah hal ras dan etnik.
Secara universal, kebudayaan masyarakat yang heterogen tersebut sama-sama mempunyai unsur-unsur  penting berikut: pertama, sistem religi dan upacara keagamaan; kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; ketiga, sistem pengetahuan; keempat, bahasa; kelima, keserasian (budaya dalam arti sempit); keenam, sistem mata pencaharian; dan ketujuh, sistem teknologi dan peralatan.
Kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam (cohesive). Disamping itu, warisan budaya juga membentuk ikatan setiap individu atau masyarakat dengan daerah asal budayanya. Dengan demikian kebudayaan dapat membentuk sentimen-sentimen kelompok, suku dengan daerah asalnya (parochial).
Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi negara Republik Indonesia, tampak secara jelas betapa heterogen serta uniknya masyarakat Indonesia yang terdiri dari artisan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa daerah, agama dan kepercayaannya sendiri.
Bangsa Indonesia yang menegara pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil dari satu proses perjuangan panjang yang secara embrional muncul melalui kesepakatan moral dan politik sejak pergerakan Budi Utomo 1908. Sebagai suatu proses social, kehendak mewujudkan persatuan bangsa dalam satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia tersebut mengandung unsur dinamika. Artinya, nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan terwujud secara lengkap dan sempurna hanya dengan sekali usaha bersama berupa ikrar bersama (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928) atau secara politik (Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Keteguhan setiap warga atau kelompok masyarakat atau suku bangsa terhadap ikrar/kesepakatan bersama akan sangat menentukan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia dalam mencapai tatanan masyarakat yang harmonis.
Dari tinjauan sosial budaya tersebut, pada akhirnya dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun  memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.
4.       Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Sejarah Indonesia pun diawali dari negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah Nusantara melalui kedatuan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang bertujuan mewujudkan kesatuan wilayah. Meskipun saat itu belum timbul adanya rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara yaitu dengan adanya slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Mpu Tantular: Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit antara lain disebabkan oleh karena belum adanya kesepakatan bersama menjadi satu kesatuan bangsa dan wilayah dalam satu kesatuan negara yang utuh.
Dalam perjuangan berikutnya, nuansa kebangsaan mulai muncul pada tahun 1900-an yang ditandai oleh lahirnya Proklamasi Kemerdekaan dan proklamasi penegakan negara merdeka. Kehadiran penjajah telah merapuhkan budaya Nusantara dan mengakibatkan penderitaan dan kepahitan yang sangat panjang, namun disisi lain menimbulkan semangat, rasa senasib sepenanggungan untuk bertekad memerdekakan diri. Semangat inilah yang merupakan modal dari cara pandang kebangsaan atau Wawasan Kebangsaan Indonesia yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928): Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi Bahasa Nasional Indonesia. Dengan semangat kebangsaan tersebut, perjuangan berikutnya menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana Indonesia mulai menegara.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan colonial Hindia Belanda dimana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939. Berdasarkan TZMKO, laut teritorial adalah selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Melalui proses perjuangan yang panjang kurang lebih 28 tahun Indonesia berhasil mengubah batas wilayah perairan menjadi 12 mil laut melalui Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957).
Konsepsi Nusantara mengilhami masing-masing Angkatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan matranya masing-masing, yaitu Wawasan Benua AD RI, Wawasan Dirgantara AU RI. Untuk menghindari berkembangnya wawasan yang tidak menguntungkan karena mengancam kekompakan ABRI, disusunlah Wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi yang merupakan hasil Seminar Hankam I tahun 1966 dan diberi nama Wawasan Nusantara Bahari.
Perjuangan di dunia internasional untuk diakuinya wilayah Nusantara sesuai dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan rangkaian perjuangan yang cukup panjang. Dimulai sejak konferensi ketiga pada tahun 1982, pokok-pokok asas negara Kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82.
Dari uraian diatas tampak bahwa Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

B.    IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
1.       Pengantar Implementasi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosia budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dlam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan atau golongan. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
2.       Pengertian Wawasan Nusantara
a.       Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:
Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
b.      Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI):
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan denga semua aspek kehidupan yang beragam.
c.       Pengertian Wawasan Nusantara, menurut  Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhannas tahun 1999 adalah sebagai berikut:
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
(sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan Penerbit Lemhannas)