WAWASAN NUSANTARA
A.
LATAR BELAKANG FILOSOFIS DARI WAWASAN
NUSANTARA
1. Pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila
Berdasarkan falsafah pancasila,
manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak,
daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya,
lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Dengan demikian, nilai-nilai
Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan
kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam
penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut.
a.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati, member kesempatan dan
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan dengan cara apapun kepada
orang lain.
b.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dalam sila Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan
kebebasan yang sama kepada setiap warganya untuk menrapkan hak asasi manusia
(HAM).
c.
Sila Persatuan Indonesia
Dengan sila Persatuan Indonesia,
bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yangt lebih luas
daripada kepentingan golongan, suku maupun perorangan. Tetapi kepentingan yang
lebih besar tersebut tidak mematikan atau meniadakan kepentingan, suku bangsa,
maupun perorangan.
d.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan
Dalam sila ini, bangsa Indonesia
mengakui bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama
disahakan dalam diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
e.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Dengan sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya
untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya dan untuk meningkatkan
kemakmuran tanpa merugikan apalagi menghancurkan orang lain.
Dari uraian diatas tampak bahwa
wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan
pancaran dari Pancasila sebagai falsafah
hidup bangsa Indonesia.
2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan
Nusantara
Geografi adalah wilayah yang
tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif
geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan
terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat
strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Wilayah
Indonesia pada saat Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih mengikuti
Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, dimana lebar laut
wilayah Indonesia adalah 3mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing
pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah 3 mil tersebut tidak menjamin
kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih terasa lagi
bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu.
Mengenai hal-hal tersebut, dimaklumkanlah
Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa bentuk
geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau
besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Maka sejak itu berubahlah
luas wilayah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dimana + 65% wilayahnya
terdiri dari laut/perairan. Karena itu tidaklah mustahil bila negara Indonesia
juga dikenal sebagai negara kepulauan (negara maritim). Sedangkan yang + 35%
lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau yang antara lain berupa
5 (lima) buah pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan
Irian Jaya (Papua) dan + 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi (ada)
namanya. Luas daratan dari seluruh pulau-pulau tersebut adalah +2.028.087 km2,
denganpanjang pantai + 81.000 km.
Sekarang pengertian kata Nusantara
adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun pulau
kecil yang berada pada batas-batas
Stronomis berikut:
Utara :
06 08 LU
Selatan :
11 15 LS
Barat :
94 95 BT
Timur :
141 05 BT
Dan Jarak Utara – Selatan : 1.888 km
Barat – Timur :
5.110 km
Melalui konferensi PBB tentang
Hukum Laut Internasional yang ketiga tahun 1982, pokok-pokok asas negara
kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on
the Law of the Sea atau KOnvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum
Laut). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang-Undang Nomor
17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982 akan
berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti
bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia.
Pada satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional,
yaitu bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional yang sekaligus bertambahnya
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta terbukanya peluang untuk
memanfaatkan laut sebagai medium transportasi. Namun pada sisi lain, potensi
kerawanan juga bertambah besar.
Dengan demikian, secara
kontekstual, geografi Indonesia mengandung keunggulan dan kelemahan/kerawanan.
Karena itu, kondisi dan konstelasi geografi ini harus dicermati secara utuh
menyeluruh dalam perumusan kebijaksanaan politik yang disebut Geopolitik
Indonesia.
3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
Budaya atau kebudayaan dalam arti
etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia.
Sosial budaya, sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping politik,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat yang
terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan
berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya.
Masyarakat Indonesia sejak awal
terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena
pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dimana ciri alamiah tiap-tiap pulau
berbeda-beda. Disamping perbedaan yang berkaitan dengan ruang hidup, masyarakat
Indonesia juga memiliki perbedaan dalah hal ras dan etnik.
Secara universal, kebudayaan
masyarakat yang heterogen tersebut sama-sama mempunyai unsur-unsur penting berikut: pertama, sistem religi dan
upacara keagamaan; kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; ketiga,
sistem pengetahuan; keempat, bahasa; kelima, keserasian (budaya dalam arti
sempit); keenam, sistem mata pencaharian; dan ketujuh, sistem teknologi dan
peralatan.
Kebudayaan merupakan warisan yang
bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Warisan budaya diterima
secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam (cohesive).
Disamping itu, warisan budaya juga membentuk ikatan setiap individu atau
masyarakat dengan daerah asal budayanya. Dengan demikian kebudayaan dapat
membentuk sentimen-sentimen kelompok, suku dengan daerah asalnya (parochial).
Berdasarkan ciri dan sifat
kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi negara Republik Indonesia,
tampak secara jelas betapa heterogen serta uniknya masyarakat Indonesia yang
terdiri dari artisan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat,
bahasa daerah, agama dan kepercayaannya sendiri.
Bangsa Indonesia yang menegara
pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil dari satu proses perjuangan panjang
yang secara embrional muncul melalui kesepakatan moral dan politik sejak
pergerakan Budi Utomo 1908. Sebagai suatu proses social, kehendak mewujudkan
persatuan bangsa dalam satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia tersebut
mengandung unsur dinamika. Artinya, nilai persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia tidak akan terwujud secara lengkap dan sempurna hanya dengan sekali
usaha bersama berupa ikrar bersama (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928) atau secara
politik (Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Keteguhan setiap warga atau
kelompok masyarakat atau suku bangsa terhadap ikrar/kesepakatan bersama akan
sangat menentukan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia dalam mencapai
tatanan masyarakat yang harmonis.
Dari tinjauan sosial budaya
tersebut, pada akhirnya dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya
menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi diantara
segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan
bersama secara harmonis.
4. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa dalam
meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang
sejarahnya. Sejarah Indonesia pun diawali dari negara-negara kerajaan
tradisional yang pernah ada di wilayah Nusantara melalui kedatuan Sriwijaya dan
kerajaan Majapahit yang bertujuan mewujudkan kesatuan wilayah. Meskipun saat
itu belum timbul adanya rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara
yaitu dengan adanya slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Mpu Tantular:
Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit
antara lain disebabkan oleh karena belum adanya kesepakatan bersama menjadi
satu kesatuan bangsa dan wilayah dalam satu kesatuan negara yang utuh.
Dalam perjuangan berikutnya,
nuansa kebangsaan mulai muncul pada tahun 1900-an yang ditandai oleh lahirnya
Proklamasi Kemerdekaan dan proklamasi penegakan negara merdeka. Kehadiran
penjajah telah merapuhkan budaya Nusantara dan mengakibatkan penderitaan dan
kepahitan yang sangat panjang, namun disisi lain menimbulkan semangat, rasa
senasib sepenanggungan untuk bertekad memerdekakan diri. Semangat inilah yang
merupakan modal dari cara pandang kebangsaan atau Wawasan Kebangsaan Indonesia
yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928): Satu Nusa, Satu Bangsa,
dan menjunjung tinggi Bahasa Nasional Indonesia. Dengan semangat kebangsaan
tersebut, perjuangan berikutnya menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana
Indonesia mulai menegara.
Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan warisan colonial Hindia Belanda dimana batas wilayah
perairan ditentukan dan diakui berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939. Berdasarkan TZMKO, laut teritorial adalah
selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Melalui proses
perjuangan yang panjang kurang lebih 28 tahun Indonesia berhasil mengubah batas
wilayah perairan menjadi 12 mil laut melalui Deklarasi Djuanda (13 Desember
1957).
Konsepsi Nusantara mengilhami
masing-masing Angkatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan matranya
masing-masing, yaitu Wawasan Benua AD RI, Wawasan Dirgantara AU RI. Untuk
menghindari berkembangnya wawasan yang tidak menguntungkan karena mengancam
kekompakan ABRI, disusunlah Wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi
yang merupakan hasil Seminar Hankam I tahun 1966 dan diberi nama Wawasan
Nusantara Bahari.
Perjuangan di dunia internasional
untuk diakuinya wilayah Nusantara sesuai dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13
Desember 1957 merupakan rangkaian perjuangan yang cukup panjang. Dimulai sejak
konferensi ketiga pada tahun 1982, pokok-pokok asas negara Kepulauan diakui dan
dicantumkan dalam UNCLOS 82.
Dari uraian diatas tampak bahwa
Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman
sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa
dan negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan
untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan
bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
B.
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM
KEHIDUPAN NASIONAL
1. Pengantar Implementasi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dalam kehidupan
nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosia budaya, dan pertahanan
keamanan harus tercermin dlam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia diatas kepentingan pribadi dan atau golongan. Dengan demikian,
Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga
menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau
nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa
Indonesia.
2. Pengertian Wawasan Nusantara
a.
Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN
adalah sebagai berikut:
Wawasan Nusantara yang merupakan
wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional.
b.
Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR.
Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI):
Wawasan Nusantara adalah cara
pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara
kepulauan denga semua aspek kehidupan yang beragam.
c.
Pengertian Wawasan Nusantara, menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, yang
diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di
Lemhannas tahun 1999 adalah sebagai berikut:
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional.
(sumber: Buku Pendidikan
Kewarganegaraan Penerbit Lemhannas)